Ketua Komisi VIII DPR Saleh P.Daulay mengatakan persoalan yang  ada di DPR telah selesai.  Karena itu lewat  Kepala Pusdiklat BNPB  diminta menyampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif jangan pernah takut untuk datang ke DPR.

“ Ini penting saya sampaikan karena kerja-kerja yang disampaikan Kapusdiklat BNPB  ini betul-betul perlu penanganan dan tindak lanjut. Bisa jadi banyak agenda strategis yang disampaikan Kapusdiklat akan terbengkelai, “  ungkap Saleh saat memimpin kunjungan spesifik Komisi VIII DPR ke Gedung Pusdiklat BNPB di Sentul, Bogor, Jumat (28/11)

Sebanyak 17 anggota DPR ikut dalam acara ini dari 10 fraksi yang ada di DPR termasuk tiga wakil Ketua Deding Ishak dari FPG,Sodik Mudjahid dari F Geribdra dan Ledia H. Amaliah dari FPKS.   Karena itu kata Saleh P. Daulay yang juga politisi Fraksi PAN ini, meminta surat edaran (SE) Menseskab  yang melarang  menteri atau kepala badan dilarang ke DPR itu dicabut.

“  Tidak boleh itu, DPR itu tugasnya membantu sedapat mungkin pekerjaan pemerintah. Pekerjaan teknis dilakukan oleh pemerintah tapi masalah lain menyangkut kebijakan dan penganggaran menjadi tugas teman-teman di DPR,” ia menjelaskan.  Sejumlah anggota menyatakan kekecewaannya lantaran Kepala BNPB tidak hadir dalam acara ini. Padahal agenda Komisi VIII kali ini adalah kunjungan spesifik dalam rangka peninjuan persiapan BNPB menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.

Lebih lanjut Saleh  mengatakan, peninjauan ke Gedung  Pusdiklat BNPB di Sentul Bogor sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengendalian bencana di Indonesia. DPR ingin melihat langsung kondisi gedung, program kerja, penganggaran serta kesiapan SDM menghadapi bencana di tanahair. “ Jadi kami tahu Gedung Pusdiklat dan ke depan bisa memperjuangkan peningkatan fasilitas dan dukungan anggarannya,” sebut Saleh.

Dia mengapresiasi program kerja dan kebijakan yang akan diambil Pusdiklat, bagaimana menyiapkan pejabat terkait, teknis di lapangan dan yang utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat agar siap sedia untuk berhadapan dengan bencana yang akan terjadi.

Kalau cukup anggarannya, simpul-simpul masayarakat memang perlu diberi pelatihan.  Dari penjelasan Kapusdiklat  yang melibatkan masyarakat dinilai sangat penting, seperti tsunami Aceh. Karena lokasi yang sulit dijangkau maka peran masyarakat setempat dan memegang peran penting  yang siap sedia bantu korban yang lebih parah.

Kepala Pusdiklat BNPB Bagus Tjahyono dalam penjelasan singkatnya menyebutkan, Indonesia selain dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, juga dianugerahi banyaknya bencana. Di tanah air kita ada 12 macam dan Indonesia juga disebut laboratorium kebencanaan.  Di daerah ada 437 badan penanggulangan bencana  baik di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota. (mp) foto: Mastur Prantono/parle/od